Tambang Ilegal Melalui Legitimasi Hukum

Lemahnya penegakan hukum tambang ilegal.

sketsaunmul@gmail.com

07 Nov 2022
Komentar
767 Kali

Sumber Gambar: Pexels

Tambang ilegal menjadi salah satu problem yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) terkhusus di Kota Samarinda. Permasalahan terkait dengan tambang ilegal selalu menjadi topik hangat yang kian menjadi keresahan bagi masyarakat.

Hal ini lantaran tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktor maraknya tambang ilegal di Kaltim.

Dari kondisi faktual di atas perlu digarisbawahi dampak dari tambang ilegal yaitu selain menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, juga mengakibatkan kerugian hak orang lain yang diambil alih oleh pelaku tambang ilegal.

Pada dasarnya tak bisa kita mungkiri, Kaltim memiliki sejuta kekayaan alam yang sangat besar nilainya sehingga hal ini kemudian menjadi salah satu pemicu kerakusan oknum untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

Selain dampak dari pada tambang ilegal, ada persoalan dan pertanyaan yang kerap muncul dari kalangan masyarakat. Salah satunya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menindak tambang ilegal yang ada di Kaltim.

Baru-baru ini kita dihadapkan dengan video viral di media sosial terkait oknum mantan polisi yang melakukan penyerahan sejumlah uang kepada beberapa atasan. Hal tersebut ditengarai dilakukannya guna melindungi dirinya dari aktivitas tambang ilegal yang dilakukan.

Tentu hal ini sangat disayangkan dari seluruh kalangan. Sebab, sebagai aparat penegak hukum, tentunya harus melakukan penegakan hukum secara ideal sesuai dengan norma yang sudah ada. Namun, pada realita yang terjadi adalah sebaliknya sehingga dari hal tersebut tambang ilegal terjadi karena adanya legitimasi hukum terhadap tambang ilegal.

Sehingga bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperjuangkan haknya atas terjadinya tambang ilegal menjadi sia-sia akibat tidak tegaknya hukum sesuai apa yang menjadi harapan hukum itu sendiri.

Inilah yang menjadikan ladang subur tambang ilegal apabila aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan tindakan penyimpangan ataupun menerima uang dari oknum-oknum yang tidak memiliki moral dalam melancarkan aktivitasnya. Hal ini pun telah menjadi realitas hari ini bahwa lemahnya penegakan hukum dan penindakan terhadap tambang ilegal akibat sogokan yang diterima.

Menyikapi hal tersebut perlu adanya tindakan tegas terhadap oknum aparat penegak hukum ataupun pemerintah daerah yang melakukan permainan licik dengan tambang ilegal serta pemeriksaan terhadap oknum aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah daerah untuk menghindari dan mencegah adanya tindakan menguntungkan diri sendiri ataupun penyimpangan atas jatabatan maupun kekuasaan yang dimiliki untuk melindungi pelaku tambang ilegal.

Dari pernyataan di atas, lemahnya penegakan hukum dan penindakan terhadap tambang ilegal saat ini terjadi, kerap disebabkan unsur kesengajaan baik dari aparat penegakan hukum maupun pemerintah daerah karena adanya legitimasi hukum terhadap tambang ilegal.

Hal ini akan terus berkelanjutan apabila oknum aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terus melakukan pekerjaan kotor dan bisnis gelap melalui kekuasaan yang dimiliki.

Sebagai penutup perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada kejahatan ataupun perbuatan penyimpangan yang tidak akan tercium bauhnya meskipun telah dibungkus dengan rapat dan rapi.

Sebagaimana yang terlihat dalam implementasi hukum yang cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah. Hukum di Indonesia saat ini tak sepenuhnya dapat dikatakan baik-baik saja.

Opini ditulis oleh Dede Wahyudi, Wakil Presiden BEM FH Unmul 2022.